Mesiaberantas- Ketua IDC Way Kanan, Taufiqul Mukarom, menyebut kegiatan itu digelar diam-diam dan merupakan pelatihan yang tidak sesuai ketentuan. Ia menegaskan bahwa pihak IDC Way Kanan sama sekali tidak dilibatkan dalam penyusunan panitia maupun pelaksanaan kegiatan yang berjalan pada 6 Desember lalu.
Sorotan keras datang dari Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Way Kanan, Agus Medi. Ia mengecam keras dugaan pungli dan penyalahgunaan nama pejabat pemerintahan dalam kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini bukan hanya merugikan Bumdes dan kampung, tetapi juga mencoreng nama pemerintah. Menggunakan nama program gubernur untuk menarik uang dari desa adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Agus Medi.
Agus Medi menilai tindakan itu tidak hanya merugikan kampung dan BUMDes, tetapi juga memperburuk citra pendamping desa yang seharusnya menjadi unsur profesional dalam penguatan desa. Ia menegaskan bahwa tindakan seperti ini merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan.
Ia menilai pungutan tanpa mekanisme sah dan legalitas yang jelas telah menyalahi prinsip pengelolaan keuangan desa serta membuka ruang besar bagi penyalahgunaan anggaran. Agus mendesak aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas untuk mengusut pungli dan dugaan rekayasa panitia dalam kegiatan tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak IDC Provinsi Lampung maupun pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai pungutan dan pelatihan yang dinilai janggal tersebut. (Red)
